Kenaikan tarif cukai rokok yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah memicu peningkatan tajam peredaran rokok ilegal di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Menurut Ahmad Heri Firdaus, ekonom dari INDEF, kebijakan cukai yang diterapkan selama ini dinilai kurang efektif karena hanya fokus pada penindakan di tingkat distribusi (hilir), tanpa memperhatikan akar masalah di tingkat produksi (hulu). Strategi ini dinilai kurang tepat sasaran.
Masalah Cukai Rokok dan Rokok Ilegal
Penerapan kenaikan tarif cukai yang tinggi tanpa diimbangi dengan strategi yang komprehensif justru mendorong konsumen beralih ke produk ilegal yang jauh lebih murah. Hal ini memperparah masalah peredaran rokok ilegal.
Harga rokok legal yang selangit, bahkan mencapai Rp 40.000 per bungkus, berbanding terbalik dengan harga rokok ilegal yang hanya sekitar Rp 7.000 per bungkus. Perbedaan harga yang signifikan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Data dari Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menunjukkan peningkatan peredaran rokok ilegal hingga 7%, naik drastis dari angka sebelumnya yang hanya sekitar 3-4%. Angka ini menjadi bukti nyata kegagalan kebijakan cukai yang ada.
Ketiadaan Roadmap Jangka Panjang
Ketiadaan roadmap atau peta jalan jangka panjang dalam penetapan tarif cukai juga menjadi sorotan. Keputusan pemerintah yang terkesan mendadak dan tanpa perencanaan yang matang menyebabkan ketidakpastian di sektor industri.
Ketidakpastian ini berdampak luas, tidak hanya bagi industri rokok, tetapi juga pada petani tembakau yang secara ekonomi sangat bergantung pada industri tersebut. Kehilangan mata pencaharian mengancam kesejahteraan mereka.
Solusi yang Lebih Komprehensif
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan cukai jangka panjang yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.
Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi: penerimaan negara, keberlangsungan industri rokok, perlindungan petani dan pekerja, serta pengendalian peredaran rokok ilegal. Sebuah pendekatan yang lebih terintegrasi diperlukan.
Selain upaya represif melalui Satgas, pemerintah juga harus memperhatikan aspek preventif. Ini mencakup peningkatan pengawasan produksi, pemberantasan pabrik-pabrik rokok ilegal, serta sosialisasi bahaya rokok ilegal kepada masyarakat.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah peredaran rokok ilegal. Teknologi seperti sistem pelacakan dan pengawasan berbasis digital dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan.
Pentingnya edukasi publik tentang bahaya merokok dan rokok ilegal juga tidak bisa diabaikan. Kampanye edukasi yang efektif dapat mendorong perubahan perilaku dan mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal.
Kesimpulannya, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, bukan hanya fokus pada penindakan di lapangan. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan cukai dan mengembangkan strategi yang lebih komprehensif, mempertimbangkan semua pemangku kepentingan dan dampaknya terhadap perekonomian serta kesehatan masyarakat.
Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, masalah peredaran rokok ilegal dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan.
