Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih prestasi membanggakan. Untuk tahun 2024, Pemprov Kalteng berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini merupakan penghargaan WTP ke-11 kalinya secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemprov Kalteng dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, di Kotawaringin Barat pada Selasa, 17 Juni. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemprov Kalteng dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyatakan bahwa WTP ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Kalteng dalam memajukan Provinsi Bumi Pancasila, sejalan dengan visi Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat. Penghargaan ini juga menunjukkan keberhasilan dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan akuntabel.
Gubernur Agustiar Sabran menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel tidak hanya untuk tahun 2025, tetapi juga untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini bertujuan agar pajak rakyat dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat Kalteng.
Pemprov Kalteng berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan, kekurangan, dan rekomendasi dari BPK. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalteng.
Wakil Gubernur Edy Pratowo juga menginstruksikan perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti temuan BPK RI sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghargaan WTP ini dianggap sebagai kado istimewa untuk Kalteng yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-68.
Analisis Pencapaian WTP Kalteng
Pencapaian WTP selama 11 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Hal ini menunjukan adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang kuat dan efektif di lingkungan Pemprov Kalteng. Sistem ini memastikan pengelolaan aset daerah, penggunaan anggaran, dan pelaporan keuangan dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan.
Selain itu, komitmen dari seluruh pihak terkait, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga seluruh perangkat daerah, sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Kerjasama yang baik antara Pemprov Kalteng dan BPK juga menjadi faktor kunci keberhasilan ini.
Implikasi Pencapaian WTP
Raihan WTP ini memiliki implikasi positif bagi Kalteng. Pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi dan pemerintahan daerah. Kedua, memudahkan akses Pemprov Kalteng terhadap pinjaman dan dana hibah dari lembaga keuangan internasional.
Ketiga, meningkatkan daya saing Kalteng dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Rekomendasi untuk Kedepan
Meskipun telah meraih WTP 11 kali berturut-turut, Pemprov Kalteng perlu tetap waspada dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan daerah.
- Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Kalteng dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalteng.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, juga menekankan pentingnya Pemprov Kalteng untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK untuk merumuskan kebijakan dalam membina pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh tingkatan pemerintahan.
Kesimpulannya, pencapaian WTP ke-11 kalinya oleh Pemprov Kalteng merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, kesuksesan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan Kalteng dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.