Krisis penjualan tembakau di Temanggung, Jawa Tengah, telah memicu keprihatinan yang mendalam. Bupati Temanggung, Agus Setyawan, telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminta audiensi guna membahas masalah ini. Audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung dampak buruknya terhadap perekonomian daerah.
Penghentian pembelian tembakau oleh PT Gudang Garam sejak tahun 2024 telah menimbulkan kerugian besar bagi petani Temanggung. Sebelumnya, perusahaan tersebut menyerap lebih dari 450 ribu keranjang tembakau per tahun. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani tembakau diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun per tahunnya.
Meskipun ada pabrik rokok lain yang membeli tembakau dari Temanggung, jumlahnya tidak cukup untuk menyerap seluruh hasil panen. Kondisi ini membuat petani tembakau di Temanggung menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Mereka membutuhkan kepastian pasar untuk hasil panen mereka.
Bupati Agus Setyawan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Pihaknya telah melakukan pendekatan langsung kepada sejumlah perusahaan rokok dan berupaya menggelar pertemuan dengan manajemen Gudang Garam. Namun, hingga saat ini belum ditemukan solusi yang memuaskan.
Penyebab Utama Krisis Tembakau Temanggung
Salah satu penyebab utama krisis ini adalah kebijakan kenaikan cukai rokok. Kenaikan cukai rokok berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, sehingga permintaan tembakau menurun. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya peredaran rokok ilegal.
Rokok ilegal yang membanjiri pasar membuat perusahaan rokok legal kesulitan bersaing. Perusahaan rokok legal mengurangi pembelian tembakau untuk menekan kerugian akibat penjualan yang menurun. Akibatnya, petani tembakau semakin terdampak dan pendapatan mereka semakin berkurang.
Kondisi ini juga berdampak pada buruh pabrik rokok. Penurunan produksi menyebabkan pengurangan jumlah pekerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini menciptakan keresahan di tengah masyarakat Temanggung.
Dampak Krisis Tembakau Temanggung
Produksi tembakau Temanggung mencapai sekitar 11 ribu ton per tahun. Jika dihitung bersama pasokan dari daerah sekitar seperti Wonosobo, Kendal, Magelang, dan Boyolali, total produksinya lebih dari 20 ribu ton per tahun. Jumlah ini menunjukkan betapa besarnya dampak krisis terhadap perekonomian daerah.
Krisis ini tidak hanya berdampak pada petani tembakau, tetapi juga pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Tembakau merupakan komoditas utama di Temanggung, dan penurunan pendapatan petani akan berdampak pada sektor lain yang terkait, seperti perdagangan dan jasa.
Pemerintah pusat perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan kenaikan cukai rokok perlu ditinjau ulang dan diimbangi dengan upaya pencegahan peredaran rokok ilegal yang lebih efektif. Perhatian serius dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan petani dan buruh tembakau di Temanggung.
Pendapat Anggota DPR RI
Anggota DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, turut mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi industri hasil tembakau. Ia menilai bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok selama beberapa tahun terakhir telah menekan industri rokok legal hingga ke titik kritis.
Sofwan menjelaskan bahwa penurunan kinerja perusahaan, penumpukan stok, dan penurunan penjualan merupakan indikator bahwa industri rokok legal sedang dalam tekanan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan solusi yang komprehensif dari pemerintah.
Kebijakan cukai yang terus dinaikkan, menurut Sofwan, merupakan implementasi perjanjian internasional terkait pengendalian tembakau. Namun, kebijakan ini justru membuka peluang bagi rokok ilegal untuk berkembang pesat. Masyarakat beralih ke rokok ilegal karena harganya yang lebih murah. Hal ini ironis karena negara kehilangan pendapatan cukai.
Solusi yang Diperlukan
Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan cukai rokok dan mencari titik keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan hidup petani tembakau.
Penguatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal juga sangat penting. Upaya ini akan melindungi industri rokok legal dan memberikan kepastian pasar bagi petani tembakau. Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada tembakau.
Pemerintah juga perlu memberikan bantuan dan pelatihan kepada petani tembakau agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, petani tembakau dapat tetap bertahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
