Sidang kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi proyek penunjukan langsung (PL) di Kota Semarang kembali digelar pada Rabu, 11 Juni 2025. Sidang kali ini berfokus pada keterangan saksi untuk terdakwa Hevearita Gunaryanti Rahayu (“Mbak Ita”) dan suaminya, Alwin Basri.
Salah satu saksi kunci yang dihadirkan adalah Kapendi, koordinator relawan pemenangan Pilwalkot 2025. Dalam kesaksiannya, Kapendi mengungkapkan menerima sejumlah uang dari Alwin Basri untuk kegiatan pemenangan Mbak Ita.
Kapendi menjelaskan perannya sebagai koordinator tim relawan yang mendukung pencalonan kembali Mbak Ita pada Pilwalkot 2025. Ia mengaku tidak mengenal Mbak Ita secara pribadi, namun memiliki hubungan baik dengan Alwin Basri. Komunikasi yang terjalin pun hanya dengan Alwin Basri.
Ia mengaku menerima uang beberapa kali dari Alwin Basri, namun tidak mengetahui asal usul uang tersebut. Uang tersebut diberikan langsung oleh Alwin Basri, biasanya di rumahnya. Kapendi menegaskan tidak mengetahui keterkaitan uang tersebut dengan proyek-proyek PL.
Peran Alwin Basri dalam Kampanye dan Proyek PL
Jaksa KPK menanyakan perihal perintah khusus dari Alwin Basri terkait pemasangan spanduk dukungan untuk Mbak Ita di setiap proyek PL. Kapendi menjelaskan bahwa keputusan pemasangan spanduk tersebut merupakan hasil rapat tim relawan.
Rapat tersebut berlangsung di rumah Alwin Basri dan Mbak Ita. Salah satu relawan mengusulkan agar rekanan yang memenangkan proyek PL membuat spanduk ucapan terima kasih kepada Mbak Ita sebagai bentuk apresiasi. Ide ini dianggap dapat meningkatkan elektabilitas Mbak Ita.
Tim relawan bahkan telah menyiapkan foto Mbak Ita untuk digunakan pada spanduk tersebut. Alwin Basri menyetujui usulan tersebut, dengan tujuan untuk mempromosikan Mbak Ita sebagai calon Wali Kota. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara proyek PL dan upaya kampanye.
Dakwaan Terhadap Mbak Ita, Alwin Basri, dan Para Terdakwa Lain
Mbak Ita dan Alwin Basri didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp9 miliar dari proyek PL di 16 kecamatan Kota Semarang. Kasus ini juga menyeret beberapa terdakwa lain, termasuk Ketua Gapensi Kota Semarang, Martono, dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar.
Martono diduga meminta fee komitmen sebesar 13% dari para kontraktor penerima proyek PL, yang diduga kemudian mengalir ke Mbak Ita dan Alwin Basri. Dalam sidang sebelumnya, terungkap bahwa Martono awalnya meminta fee sebesar Rp20 miliar kepada para camat, namun setelah dinegosiasikan, disepakati menjadi Rp16 miliar.
Ade Bhakti, mantan Camat Gajahmungkur, memberikan kesaksian terkait negosiasi fee tersebut. Kesaksian-kesaksian ini menunjukkan kompleksitas jaringan dalam dugaan korupsi proyek PL di Kota Semarang. Sidang masih berlanjut, dan diharapkan akan mengungkap lebih banyak fakta terkait kasus ini.
Analisis Kasus dan Implikasinya
Kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, seberapa efektif pengawasan terhadap proyek PL di Kota Semarang? Kedua, bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini? Ketiga, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang?
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum agar kasus korupsi serupa dapat dicegah.
Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, diperlukan juga upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah korupsi.
Kesimpulannya, sidang kasus dugaan korupsi ini masih berlanjut dan akan terus dipantau publik. Pengungkapan fakta-fakta secara transparan sangat penting agar masyarakat mendapatkan keadilan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk mencegah korupsi di masa mendatang.
