Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam memperkuat ekosistem investasi kawasan industri. Hal ini penting mengingat target ambisius pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan. Target tersebut membutuhkan dukungan kuat dari sektor industri, yang mana kawasan industri berperan sangat krusial.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf, menyoroti kurangnya regulasi yang memadai untuk menopang peran strategis kawasan industri dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Aturan yang ada saat ini dinilai belum cukup kuat untuk memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan investor.
Ia menekankan perlunya payung hukum yang lebih kuat, mungkin berupa pasal khusus dalam Undang-Undang Perindustrian. Aturan main yang jelas akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Ma’ruf menjelaskan bahwa kurangnya regulasi yang kuat berdampak pada berbagai kendala yang dihadapi kawasan industri. Beberapa di antaranya adalah tingginya biaya energi, khususnya gas, lambatnya proses perizinan, dan birokrasi yang rumit di berbagai kementerian dan lembaga.
Biaya energi yang tinggi, terutama gas, menjadi beban tersendiri bagi industri. Lambatnya proses perizinan, termasuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), juga menghambat investasi. Birokrasi yang rumit di berbagai instansi pemerintah juga menambah kompleksitas masalah.
Hambatan Investasi di Kawasan Industri Indonesia
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, HKI telah melakukan dialog dengan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan dilibatkan dalam pembahasan selanjutnya.
Hasil diskusi tersebut akan dirangkum dan disampaikan sebagai masukan kebijakan kepada pemerintah pusat. HKI berharap pemerintah dapat merespon masukan ini dengan serius dan segera melakukan perbaikan.
Percepatan Perizinan Investasi
Salah satu prioritas utama HKI adalah mendorong percepatan perizinan investasi. HKI mendesak pemerintah untuk segera meresmikan Satgas Percepatan Investasi melalui Surat Keputusan (SK) resmi. Keberadaan satgas ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga (KL) yang terkait juga sangat penting. Seringkali terjadi ketidaksesuaian aturan di tingkat pusat dan daerah, yang menghambat proses investasi. Satgas Investasi diharapkan dapat mengatasi masalah koordinasi tersebut.
Pentingnya Kolaborasi
Selain mendorong percepatan perizinan, HKI juga akan membentuk tim bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengawal proses percepatan investasi. HKI akan berperan sebagai jembatan strategis antara pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah.
Kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. HKI berkomitmen untuk menjadi fasilitator dalam kolaborasi tersebut.
Potensi Ekonomi Kawasan Industri
Jika 120 kawasan industri di Indonesia digabungkan, potensi ekonomi yang dihasilkan akan sangat besar. Namun, potensi ini perlu didukung dengan kepastian hukum dan regulasi yang kuat. Ketiadaan kepastian hukum akan membuat investor ragu untuk berinvestasi.
Pemerintah perlu memahami pentingnya sektor ini dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Kawasan industri merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan harus diprioritaskan.
Rekomendasi untuk Pemerintah
- Segera terbitkan payung hukum yang lebih kuat dan spesifik untuk kawasan industri.
- Permudah dan percepat proses perizinan investasi, termasuk AMDAL.
- Turunkan biaya energi, khususnya gas, agar lebih kompetitif.
- Sederhanakan birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga.
- Tingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Libatkan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan ekosistem investasi yang berkelanjutan.
Dengan memperbaiki regulasi dan ekosistem investasi, pemerintah dapat menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Hal ini sangat krusial dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan kawasan industri. Investasi yang ramah lingkungan akan berdampak positif bagi perekonomian dan lingkungan hidup.
Kesimpulannya, perbaikan ekosistem investasi kawasan industri merupakan langkah yang sangat penting dan mendesak bagi pemerintah. Hal ini bukan hanya untuk meningkatkan daya saing Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
