Pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Komisi III DPR RI sementara ditunda. Penundaan ini disebabkan DPR memasuki masa reses mulai 24 Juli 2025. Namun, Ketua Komisi III, Habiburokhman, memastikan proses revisi akan berlanjut setelah masa reses berakhir.
Komisi III tetap berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses revisi RUU KUHAP. Masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk KPK dan YLBHI, akan terus diterima dan dipertimbangkan.
Komisi III Terbuka terhadap Masukan Publik
Habiburokhman menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU KUHAP yang berkualitas. Komisi III akan menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga tokoh hukum.
Ia menyebutkan beberapa contoh pihak yang masukannya akan dipertimbangkan, termasuk YLBHI, Hotman Paris, dan KPK. Komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik menjadi prioritas utama dalam proses revisi ini.
Proses Finalisasi RUU KUHAP Tertunda
Pembahasan RUU KUHAP ditunda sementara karena DPR memasuki masa reses. Draf RUU KUHAP masih dalam tahap penyempurnaan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Proses perapihan naskah oleh Tim Teknis, Timus, dan Timsin belum selesai. Oleh karena itu, pembahasan kemungkinan besar akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
Tahapan Penyelesaian RUU KUHAP
Setelah masa reses, draf RUU KUHAP akan kembali dibahas. Tahap-tahap penyelesaian RUU KUHAP meliputi pencermatan oleh Timus dan Timsin, diskusi substansi dan redaksi di Panitia Kerja (Panja), serta pembahasan di tingkat komisi.
Setelah melalui tahap Panja, draf akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk pengesahan resmi. Proses ini membutuhkan waktu dan ketelitian untuk memastikan RUU KUHAP yang dihasilkan berkualitas dan sesuai harapan.
Perkembangan Terakhir RUU KUHAP
Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyepakati Daftar Isian Masalah (DIM) RUU KUHAP pada 10 Juli 2025. DIM tersebut berisi 1.676 poin usulan untuk materi RUU KUHAP.
Proses finalisasi draf oleh Timus dan Timsin masih berlangsung. Hingga 17 Juli 2025, proses finalisasi baru mencapai 45 persen.
Waktu yang tersisa hingga berakhirnya masa sidang dinilai terlalu singkat untuk menyelesaikan seluruh tahapan hingga pengesahan tingkat I di Komisi III DPR RI. Oleh karena itu, penundaan hingga masa sidang berikutnya dirasa perlu.
Dengan penundaan sementara ini, diharapkan proses revisi RUU KUHAP dapat berjalan lebih matang dan komprehensif. Partisipasi publik yang maksimal dan penyempurnaan draf yang cermat akan menghasilkan RUU KUHAP yang lebih baik dan berkeadilan.
