Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelesaikan masalah sampah nasional sebelum tahun 2029. Target ambisius ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan menjadi program prioritas.
Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa, 10 Juni 2025, membahas penanganan sampah. Presiden menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mempercepat prosesnya.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan instruksi Presiden agar masalah sampah tuntas tepat waktu. Strategi penanganan sampah telah disusun melalui berbagai pendekatan, termasuk koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Strategi Penanganan Sampah Nasional
Salah satu strategi kunci adalah transformasi 33 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi atau Waste-to-Energy (WtE). Proyek ini merupakan investasi besar yang melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan kerjasama dengan swasta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, menjadi perhatian utama Presiden. Ia menekankan peran penting pemerintah daerah dalam keberhasilan program ini.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan kesiapan Danantara untuk berinvestasi dalam proyek WtE. Kerja sama dengan sektor swasta dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi proyek.
Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Sampah
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Jumlah sampah yang terus meningkat, terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala utama.
Namun, transformasi TPA menjadi fasilitas WtE menawarkan peluang besar. Selain mengurangi volume sampah, WtE dapat menghasilkan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Suksesnya program ini bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.
Ketiga, dukungan teknologi dan inovasi yang tepat guna dalam pengolahan sampah. Keempat, pengawasan yang ketat untuk memastikan proyek WtE berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan.
Peran Masyarakat dalam Penanganan Sampah
Peran aktif masyarakat sangat penting. Kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat melalui program-program insentif dan pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui pembentukan bank sampah dan pengembangan usaha daur ulang.
Dengan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta dan partisipasi aktif masyarakat, target menyelesaikan masalah sampah nasional pada 2029 bukanlah hal yang mustahil. Ini membutuhkan kerja keras dan komitmen jangka panjang dari semua pihak.
Kesimpulan
Program pengelolaan sampah nasional merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kesuksesannya membutuhkan komitmen, sinergi, inovasi, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Selain program WtE, upaya lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat daerah, pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia dapat menjadikan tantangan pengelolaan sampah menjadi peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Editor: Edyna Ratna Nurmaya
Tags: pengolahan sampah, TPA, Waste-to-Energy, Prabowo, sampah nasional
