Insiden berdarah saat pembagian bantuan kemanusiaan di Gaza kembali menyoroti kegagalan sistem distribusi bantuan dan meningkatnya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Puluhan warga Palestina tewas dan banyak lainnya luka-luka dalam peristiwa yang terjadi sehari sebelum Gaza Humanitarian Foundation (GHF) menghentikan penyaluran bantuan.
GHF, sebuah lembaga distribusi bantuan yang didukung Amerika Serikat, mengambil keputusan ini untuk mendesak militer Israel menjamin keamanan warga sipil yang ingin menerima bantuan. Mereka meminta peningkatan keamanan, pengaturan arus massa, dan pelatihan tambahan bagi pasukan keamanan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Juru bicara GHF menekankan bahwa keselamatan dan martabat warga sipil adalah prioritas utama.
Kegagalan Sistem Distribusi Bantuan
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan laporan di lapangan. Militer Israel mengklaim menembaki sekelompok orang yang dianggap mengancam di dekat titik distribusi bantuan. Komite Palang Merah Internasional melaporkan sedikitnya 27 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Saksi mata menceritakan suasana kacau di lokasi pembagian bantuan, dengan antrean massa yang panik dan tidak terorganisir.
Juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, dengan keras mengkritik model distribusi bantuan yang didukung AS dan Israel, menyebutnya sebagai “resep bencana.” Ia menyoroti bahwa banyak warga sipil mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan makanan. Dujarric menegaskan bahwa ini bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan moral yang sangat serius.
Peran Amerika Serikat dan Israel
Peran Amerika Serikat dan Israel dalam mendukung GHF juga menjadi sorotan. Banyak lembaga kemanusiaan, termasuk PBB, menolak bekerja sama dengan GHF karena dianggap tidak netral dan terlalu militeristik. Keterlibatan perusahaan keamanan dan logistik swasta dari AS dalam distribusi bantuan semakin memperumit situasi dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas.
Meskipun GHF mengklaim telah membagikan lebih dari tujuh juta makanan dalam seminggu beroperasi di Gaza, keraguan tetap ada mengenai efektivitas dan keamanannya. Kritik terhadap GHF menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap model distribusi bantuan yang ada, dengan penekanan pada netralitas dan keselamatan warga sipil.
Respons Internasional dan Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB sedang mempersiapkan pemungutan suara atas resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen dan tanpa syarat di Gaza, serta akses bantuan tanpa hambatan ke seluruh wilayah konflik. Resolusi tersebut juga menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas dan pencabutan blokade yang menghambat distribusi bantuan.
Namun, masih belum jelas apakah Amerika Serikat akan menggunakan hak veto untuk menolak resolusi tersebut. Jika salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan (AS, Rusia, China, Inggris, Prancis) menggunakan hak veto, resolusi akan otomatis gugur. Keengganan AS untuk mendukung resolusi gencatan senjata akan menimbulkan kecaman dari komunitas internasional dan dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.
Krisis Kemanusiaan yang Meningkat
Konflik militer di Gaza terus berlanjut, dengan korban jiwa yang terus bertambah. Jumlah total korban tewas dari pihak Palestina telah melampaui 54.000 jiwa, menurut data otoritas kesehatan Gaza. Kondisi ini diperparah dengan blokade yang masih berlangsung, meningkatkan risiko kelaparan massal di wilayah tersebut. Komunitas internasional mendesak solusi segera untuk mengakhiri konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan secara penuh.
Perang di Gaza, yang dimulai sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dan penderitaan yang luar biasa bagi penduduk sipil. Serangan balasan Israel telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas dan mengganggu akses terhadap layanan penting, seperti air bersih, makanan, dan perawatan medis.
Kesimpulan
Insiden pembagian bantuan di Gaza adalah tragedi yang menunjukan kegagalan sistemik dalam penanganan krisis kemanusiaan. Perlu adanya kerja sama internasional yang lebih efektif dan transparan untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus mendesak gencatan senjata dan diakhirinya blokade di Gaza. Keberhasilan upaya tersebut bergantung pada komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak yang terlibat, terutama Amerika Serikat dan Israel.
Krisis kemanusiaan di Gaza tidak hanya memerlukan bantuan darurat, tetapi juga solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan layanan penting, dan penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan yang memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh penduduk Gaza.
