Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) baru-baru ini melarang penggunaan aplikasi WhatsApp di perangkat pemerintah. Keputusan ini diambil karena alasan keamanan siber, memicu kritik langsung dari Meta, induk perusahaan WhatsApp.
Larangan ini berlaku untuk seluruh staf DPR AS, mengakibatkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang keamanan aplikasi pesan instan yang populer tersebut.
Kekhawatiran Keamanan Siber DPR AS terhadap WhatsApp
Keputusan DPR AS untuk melarang WhatsApp didasarkan pada penilaian Kantor Keamanan Siber mereka. WhatsApp dinilai memiliki risiko keamanan yang tinggi.
Kekhawatiran utama meliputi kurangnya transparansi dalam perlindungan data pengguna, kekurangan enkripsi data yang tersimpan, dan potensi celah keamanan lainnya.
CAO DPR AS, Catherine Szpindor, menyatakan bahwa melindungi DPR adalah prioritas utama. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis risiko siber secara rutin dilakukan.
Semua staf DPR AS diinstruksikan untuk menghapus aplikasi WhatsApp dari perangkat milik pemerintah. Penggunaan WhatsApp, baik versi mobile, desktop, maupun web, dilarang sama sekali.
Tanggapan Meta dan Alternatif Aplikasi Pesan
Meta, melalui Direktur Komunikasi Andy Stone, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap penilaian DPR AS terhadap WhatsApp.
Stone menekankan bahwa WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end, menjamin kerahasiaan pesan dari pihak ketiga, termasuk WhatsApp sendiri.
Stone juga menyatakan bahwa proteksi keamanan yang ditawarkan WhatsApp lebih tinggi dibandingkan aplikasi lain yang sudah disetujui DPR AS.
Sebagai alternatif, DPR AS menyarankan penggunaan aplikasi seperti Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime, dan Wickr (milik Amazon).
Larangan Aplikasi Lain di Perangkat Pemerintah AS
Larangan penggunaan WhatsApp bukanlah satu-satunya langkah yang diambil DPR AS. Aplikasi TikTok juga dilarang di perangkat pemerintah.
Penggunaan ChatGPT versi gratis juga dibatasi. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DPR AS dalam menjaga keamanan siber.
Langkah-langkah ini menunjukkan upaya DPR AS untuk melindungi data dan informasi sensitif dari potensi ancaman keamanan siber.
Kebijakan ini memicu perdebatan tentang keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan penggunaan aplikasi pesan instan di lingkungan kerja pemerintah.
Ke depan, perkembangan teknologi dan keamanan siber akan terus menjadi perhatian utama bagi instansi pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk terus beradaptasi dengan ancaman siber yang terus berkembang.
Penggunaan aplikasi pesan yang aman dan terpercaya akan terus menjadi pertimbangan penting bagi instansi pemerintah di seluruh dunia.
