Dua dekade setelah diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, janji integrasi dan kesejahteraan masih jauh dari realita. Keterpinggiran masih menjadi bayang-bayang nyata bagi masyarakat Papua. Meskipun telah dialokasikan dana lebih dari Rp 126,99 triliun selama 20 tahun, pembangunan di Papua belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat masih terendah di Indonesia. Tingkat kemiskinan pun tinggi. Data ini menunjukkan kegagalan struktural negara dalam menciptakan pembangunan yang adil dan sesuai konteks Papua. Kegagalan ini tak lepas dari proses lahir dan implementasi Otsus itu sendiri.
Kegagalan Otsus: Dari Elite ke Rakyat
Proses penyusunan Otsus Plus, diinisiasi Gubernur Papua Lukas Enembe pada 2013, justru memperlihatkan kesenjangan antara elite dan rakyat. Enembe mengklaim revisi mengakomodasi aspirasi rakyat Papua, termasuk perluasan kewenangan gubernur dan peran diplomatik di Pasifik.
Namun, Otsus Plus ditolak masyarakat sipil dan kelompok pro-referendum karena kurangnya konsultasi publik. Revisi dianggap sebagai alat tawar-menawar elite, bukan solusi konflik struktural. Penolakan serupa muncul saat pemerintah merevisi UU Otsus secara sepihak pada 2021.
Pemekaran Wilayah dan Pendekatan Keamanan yang Represif
Rencana pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, dianggap sebagai strategi mempercepat pembangunan. Namun, masyarakat adat menolak karena merasa tidak dilibatkan. Dugaan kuat muncul bahwa motifnya adalah konsolidasi keamanan dan perluasan pengaruh elite pusat.
Klaim Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan dasar kebijakan berasal dari analisis intelijen menunjukkan dominasi perspektif keamanan dibanding kesejahteraan. Peningkatan pos militer di wilayah baru justru meningkatkan tensi sosial, bukan membangun kepercayaan. Situasi diperparah dengan catatan pelanggaran HAM oleh aparat negara.
Krisis Tata Kelola dan Representasi
Kegagalan Otsus juga disebabkan kurangnya evaluasi sistemik. Tidak ada laporan konsisten tentang penggunaan dana Otsus. Dana sering digunakan untuk belanja pegawai atau pembangunan gedung pemerintah, bukan untuk sektor kesehatan, pendidikan, atau perekonomian masyarakat.
Laporan BPK dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan dana Otsus jarang tepat sasaran. Elite lokal lebih fokus pada patronase daripada tata kelola. Ini menunjukkan krisis representasi. Rakyat Papua menjadi penonton saat elite lokal dan pusat bersekongkol demi kepentingan mereka.
Aspirasi rakyat, seperti tuntutan referendum pada Musyawarah Besar MRP 2010, diabaikan. Proyek infrastruktur besar dibangun tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, menunjukkan Papua masih sebagai wilayah administrasi, bukan wilayah politik yang dihormati. Pembangunan infrastruktur pun belum mampu mengatasi ketimpangan. Desain pembangunan tidak mempertimbangkan heterogenitas kondisi Papua, sehingga lebih menguntungkan elite dan korporasi besar.
Perlu transformasi paradigma. Papua harus menjadi subjek politik, bukan objek pembangunan. Keberagaman politik lokal harus diakui, rekonsiliasi sejarah harus dilakukan, dan tata kelola yang berpusat pada partisipasi masyarakat harus dibentuk. Dialog setara antara Papua dan pusat sangat penting untuk membangun kembali relasi kewarganegaraan. Keberhasilan negara bukan diukur dari infrastruktur, melainkan sejauh mana rakyat Papua merasa dihargai. Revisi Otsus harus menjadi jembatan menuju keadilan transisional, bukan sekadar formula fiskal.
Pernyataan Pemerintah Provinsi Papua pada 2018 menunjukkan kelelahan terhadap kebijakan Otsus yang hanya simbolis tanpa otoritas yang kuat. Kekhususan Papua seharusnya menjadi solusi, namun justru mengalami degradasi makna. Selama ketimpangan struktural dan suasana politik tidak berubah, harapan perbaikan akan terus tertunda. Perubahan paradigma mutlak diperlukan untuk menyelesaikan masalah di Papua.
